Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan Musrenbang RKPD 2025 Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan Musrenbang RKPD 2025 Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dalam arahannya beliau menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat harus memiliki skala prioritas, dimana salah satunya adalah mendorong reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat melalui Penyederhanaan Evaluasi Refomarsi Birokrasi dengan Berfokus pada Dampak Kinerja, Bukan Administrasi Laporan.
.
Sementara itu, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes berharap dalam periode 20 (dua puluh) tahun RPJPD kedepan, Kalimantan Barat dapat memiliki pusat-pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan baik pengolahan kelapa sawit, karet maupun komoditas tanaman pangan dan perikanan selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung dengan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan Kalimantan Barat dengan daerah Ibu Kota Nusantara dan negara tetangga malaysia dan brunei, keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan daerah kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dalam periode 20 (dua puluh) tahun belakangan ini seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi. Kegiatan Musrenbang kali ini merupakan rangkaian proses tahapan penyusunan perencanaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023.
.
Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Dra. Mahmuda, M.M menyampaikan dalam laporannya bahwasanya dari 140 usulan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 88 usulan kegiatan diakomodir dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sementara 52 usulan kegiatan tidak diakomodir dikarenakan usulan kegiatan yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan belum menjadi prioritas lokasi pelaksanaan di Tahun 2025. Selasa (23/04/2024)
.
#pemprovkalbar #thisbappeda #bappedaprov #bappeda #kalbar