Urgensi Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang

Urgensi Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang

Contoh Simtaru: RDTR Interaktif

Ditengah kondisi Pandemi yang membatasi tatap muka dan pertemuan, terkadang kita dihadapkan dengan permintaan data dan informasi yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu. Terkadang kita juga mengalami kendala keterbatasan data dan informasi dalam menyusun Dokumen Perencanaan, bukan karena data tersebut tidak tersedia, tetapi belum terdistribusi dan tersebar luas (release) oleh stakeholder terkait. Menghadapi kondisi ini, Simtaru mungkin salah satu solusi yang kita perlukan.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tegas menjelaskan perlunya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang. Hal ini merupakan strategi dalam mengimplementasi OSS (Online Single Submission), mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang, meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang (Simtaru) dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang Penataan Ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik, misalnya RDTR Interaktif yang dikelola oleh Kementerian ATR/ BPN.

Merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifiasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah tertuang item terkait Sistem Informasi Penataan Ruang sehingga hal ini secara tidak langsung telah terakomodir di dalam SIPD Kemendagri.

Banyak permasalahan khususnya terkait penyediaan data dan informasi Penataan Ruang yang dapat terselesaikan melalui Pengembangan Simtaru seperti informasi progres izin pemanfaatan ruang, rencana struktur ruang, hingga kesiapan lahan untuk investasi/ penanaman modal. Sehubungan dengan itu, pengembangan dan pemanfaatan Simtaru perlu mendapatkan dukungan dari para pihak, khususnya dari seluruh anggota Forum Penataan Ruang.

Jelas terdapat kendala ataupun tantangan dalam pengembangan Simtaru seperti keterbatasan SDM/ ASN Bidang Informasi Geospasial, infrastruktur, data dasar dan informasi, serta perbedaan persepsi para pihak. Namun, memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Simtaru (termasuk mandatori dari Pemerintah Pusat), maka mau tidak mau Simtaru perlu mendapatkan Prioritas dari semua level tingkat Pemerintahan.

Sebagai daerah dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, keberadaan Simtaru akan mendukung tata kelola Sumber Daya Alam yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tumpang tindih perizinan, baik antar perusahaan, ataupun antara perusahaan dengan masyarakat dapat dihindari. Calon investor pun akan dengan mudah mencari lokasi yang clear and clean dan siap menerima investasi. Selain daripada itu, keberadaan Simtaru turut mendorong peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Daerah ketika sudah integrasi dengan Sistem Informasi lainnya.

*) Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini dari penulis sendiri dan tidak mencerminkan instansi penulis berada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 3 =

X