Unit Kerja BAPPEDA Kalbar

Home / Unit Kerja BAPPEDA Kalbar

Unit Kerja BAPPEDA Kalbar

Sekretariat   mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian dan umum, serta mengkoordinir dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan yang mempunyai uraian tugas dan bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  3. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  4. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja dan monev, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi:

  1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan; pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi.

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM;
  5. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan ekonomi;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan ekonomi;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan ekonomi;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi:

  1. Subbidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan;
  2. Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
  3. Subbidang Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi dan UMKM.

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
  5. pengkoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan sosial budaya;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan sosial budaya;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sosial budaya;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi:

  1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  2. Subbidang Pemerintahan;
  3. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian dan evaluasi  pembangunan daerah.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi evaluasi;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian  evaluasi dan pelaporan;
  5. pengkoordinasian dan pembinaan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  10. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:

  1. Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan;
  2. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  3. Subbidang Data dan Informasi.

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur, tata ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya.

Bidang Perencanaan fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan tata ruang wilayah;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  5. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya membawahi:

  1. Subbidang Infrastruktur;
  2. Subbidang Tata Ruang Wilayah;
  3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya.

X