Rapat Teknis Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Rapat Teknis Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Pontianak : Senin, 03/08/2020 dilaksanakan Rapat Teknis Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 melalui Zoom Meeting, dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai nara sumber, Pejabat dan Pengelola Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, serta Para Pejabat dan Pengelola Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

“Dalam perencanaan pembangunan daerah, pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu input perencanaan, proses perencanaan dan output perencanaan. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik dan komprehensif sebagai titik penting tahapan input perencanaan, maka dibutuhkan basis data dan informasi yang valid, terbaru, dan dapat dipercaya (akuntabel) serta analisis pembangunan daerah yang dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh” Kata Drs.Liwono, M.Si, Kabid PPEP bappeda Prov. Kalbar dalam sambutannya mewakili Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Barat.

“Harapan kami dengan pertemuan hari ini seluruh Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan serta BAPPEDA Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat memahami dan mampu memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan menu pada SIPD”. Tegasnya.

Di sisi lain, Yudhi TBP, selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam paparannya menyampaikan bahwa Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dan dikelola oleh Bappeda Prov/Kab/Kota (dibina oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah) meliputi Data Perencanaan, Analisis dan Profil serta Informasi Perencanaan.

“Saat ini Data Perencanaan SIPD (BANGDA) terhubung dengan 7 (tujuh) Institusi antara lain: Gistaru ATR/BPN, BPS, Dukcapil Kemendgari, SDDKN SETNEG, KPK (Jaga), E-Audit BPK, serta Krisna(Kementrian PPN/Bappenas)” lanjutnya.

Pada pertemuan ini, para OPD Prov/kab./Kota diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan hampir seluruh pertanyaan mengarah kepada masalah SIPD Pusdatin dan SIPD Bangda. ” Yang sudah mengisi di SIPD Pusdatin, data bisa masuk /ditarik ke SIPD Bangda, akan tetapi tidak semua data, hanya data perencanaan dan beberapa data lain”, Tambah Yudhi TBP. MR

Sigit Waluyo, Selaku Moderator
Para Peserta Rapat



Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 + twelve =

X