Pontianak (30/11/2017), Dalam Agenda pembangunan (Nawacita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal yaitu : Nawa Cita 3: Membangun Indonesia Dari Pinggiran  Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan, Nawa Cita 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar International; Nawa Cita 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

Untuk mengoptimalkan penyusunan RAD PG Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Barat  mengadakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT), Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1 yang dibuka oleh   Bapak Anselmus, S.Sos selaku Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Prov Kalbar yang sekaligus memberikan paparan. Rapat penyusunan ini dihadiri oleh SKPD dilingkungan Prov Kalbar, Pejabat dan Fungsional perencana Bappeda Prov Kalbar serta Perwakilan Bappeda Kabupaten di Prov Kalbar .

Dalam paparannya Bapak Anselmus menyampaikan bahwa percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan mengembangkan kerjasama, kemitraan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Perguruan tinggi dan Swasta yang Solid dan berkelanjutan. Kalimantan Barat dari 10 Kabupaten daerah tertinggal, kondisi sekarang menjadi 8 Kabupaten daerah tertinggal.Kabupaten yang sudah keluar dari daerah tertinggal yaitu: Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Adapun 8 Kabupaten Tertinggal Di Kalbar Adalah:

  1. Kabupaten Sambas : Kriteria tertinggal Sumber Daya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah dan Kondisi Daerah.
  2. Kabupaten Bengkayang : Kriteria tertinggal Kemampuan Keuangan Daerah, dan Sarana Prasarana
  3. Kabupaten Landak : Kriteria tertinggal Sarana dan Prasarana, SDM, Akses. Kemampuan Keuangan Daerah dan Ekonomi
  4. Kabupaten Ketapang : Kriteria tertinggal Akses, Sarana dan Prasarana, Kondisi daerah, Sumber daya manusia.
  5. Kabupaten Sintang : Kriteria tertinggal Akses dan Sarana Prasarana
  6. Kabupaten Sintang : Kriteria tertinggal Akses dan Sarana Prasarana
  7. Kabupaten Kapuas Hulu : Kriteria tertinggal Akses, Sumber daya manusia, Sarana Prasarana,Kondisi Daerah.
  8. Kabupaten Melawi : Kriteria tertinggal Sarana Prasarana, Kondisi Keuangan Daerah, Ekonomi dan Akses
  9. Kabupaten Kayong Utara : Kriteria tertinggal Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Keuangan Daerah.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

1 × 2 =