Pontianak (6/12/2017). Saat ini kota pontianak memiliki fungsi yang sangat komplek sebagai pusat pemerintahan pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesahatan, pusat permukinan, pusat industri, serta pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan ruang. Khususnya di sekitar wilayah kota pontianak. Oleh karena itu, fungsi tertentu kota pontianak perlu dikurangi dan dialihkan ke wilayah lainnya termasuk untuk mendukung pengembangan wilayah urban ataupun rural area.

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Pembahasan laporan akhir kajian Studi Kelayakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Bapak Drs. AHI, MT. adapun peserta rapat ini adalah perwakilan SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar, Bappeda Kab Kubu Raya dan Perwakilan dari PT.Fasade Kobetama Internasional.

Adapun latar belakang dalam Studi kelayakan pemindahan pusat pemerintahan ibukota Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu :

  • meningkatnya laju pertumbuhan penduduk kota pontianak dari 0.7% per tahun pada periode 1990-2000, menjadi 1.8% pertahun pada periode 2010-2015.
  • Rata-rata kepadatan penduduk 5.548 jiwa/km2 pada tahun 2015. Alih fungsi lahan dari daerah resapan air, menjadi daerah pemukiman.
  • Penurunan kualitas lingkungan kota pontianak. Kota pontianak memiliki fungsi yang sangat komplek. Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan ruang.

Agenda pemindahan pusat pemerintahan ibukota provinsi kalimantan barat Pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada adanya kebutuhan ruang untuk pengembangan dari provinsi kalimantan barat.  Mengacu pada kajian pra studi pemindahan pusat pemerintahan tahun 2016, terdapat beberapa aspek penilaian yang mendasari bahwa pusat pemerintahan di kota pontianak di nilai layak dipindahkan, aspek-aspek tersebut meliputi legalitas (kesesuaian dengan tata ruang), kebutuhan pengembangan pemerintah provinsi kalimantan barat, daya dukung dan daya tampung lahan, sarana dan prasarana, transfortasi, ekonomi dan finansial. Saran 3 lokasi untuk tujuan lokasi pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yaitu : Zona I ( Sungai Ambawang ) di Kabupaten Kubu Raya, zona II ( Sungai Raya ) di Kabupaten Kubu Raya, zona III ( Sekitar perbatasan Pal 20 Bagian Kabupaten Mempawah ).

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

16 + four =