RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KETAPANG 2021

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Kawasan Industri (KI) Ketapang pada Selasa (24/08) yang lalu. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi dan BKPM beserta jajaran, Plh. Sekda Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, Kepala Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian Bauksit Alumina Indonesia, Kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, serta PT. Sucofindo selaku Konsultan.

Mewakili Plh. Sekda Provinsi Kalimantan Barat, disampaikan Sambutan oleh Dr. Abdul Haris Fakhmi, ST., MT selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Prov. Kalbar. Ditekankan oleh beliau bahwa arah kebijakan nasional telah menetapkan KI Ketapang (KIK) sebagai bagian dari arah pembangunan kawasan strategis diantaranya pengembangan  major project 31 smelter di Kalbar, Pengembangan Bio Fuel berbasis Kelapa Sawit, Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Digital, Pelabuhan Samudera Internasional Kijing, Pembangunan PLBN. Serta dukungan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, energi listrik, ketersediaan air bersih, yang semuanya merupakan upaya akselerasi Komitmen Pembangunan Hilirisasi Industri di Kalbar sebagai bagian implemetasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Nasional sesuai RPJMN, dan RPJMD demi memperoleh nilai tambah yang lebih besar lagi, untuk kepentingan peningkatan penerimaan Negara dan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Percepatan investasi khususnya di KI Ketapang sangat diharapkan sehingga ekspor bahan mentah segera dapat dihentikan karena hasil yang diperoleh sangat kecil. Pengembangan KIK diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Ketapang, yang tercermin pada Peningkatan angka IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemisikinan.

Pembangunan di Kab. Ketapang belum dinyatakan sebagai Pembangunan yang Inklusif, karena angka kemiskinan masih tinggi. Untuk itu dengan akan masuknya investasi melalui koordinasi dengan Kemnterian Investasi dan BKPM dan sinergi yang terjalin baik ini, diharapakan mampu mendongkrak perekonomian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal yang porsinya masih sangat kecil saat ini sehingga angka kemiskinan tinggi, yang pada akhirnya nanti tercipta pembangunan inklusif yang pro pemerataan, pro kemiskinan, dan pro lingkungan.

Selanjutnya PT. Sucofindo selaku Lembaga yang ditunjuk oleh Kemen. Manivest menjelaskan beberapa Prinsip Pembangunan Kawasan Industri yang seyogyanya perlu diperhatikan dalam pengembangan KIK dimasa mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × three =

X