Pontianak –¬† Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dalam acara ini ¬†Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Drs. AHI, MT membacakan sambutan tertulis Sekda Kalbar dan sekaligus membuka acara Pra Musrenbang RKPD tahun 2019 di hotel Kapuas, Selasa (3/4/2018).

Adapun acara ini dihadiri oleh Para Staf Ahli Gubernur Dan Para Asisten Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Para Kepala Biro Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat; Serta undangan yang lainnya. Forum Pra Musrenbang RKPD memiliki makna penting dan signifikan dalam upaya melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap hasil kesepakatan dan kegiatan pembangunan yang telah dibahas dalam Musrenbang, baik pada level Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota yang berlangsung sejak bulan Januari hingga minggu terakhir bulan maret 2018, dan forum Pra Musrenbang ini pada prinsipnya merupakan forum Trilateral Meeting antara Bappeda Provinsi selaku pimpinan sidang (moderator), OPD Provinsi sebagai narasumber serta Bappeda Kabupaten/Kota sebagai peserta, yang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis sebagai wahana guna mensinergikan perencanaan dan pembangunan di daerah.

Dalam sambutannya, sekda kalbar mengatakan terdapat dua hal yang perlu dipahami terkait dengan forum Pra Musrenbang RKPD, yakni secara Substansial, Pra Musrenbang RKPD diharap mampu mengsilkan kesepakatan program dan kegiatan yang diterjemahkan dalam Renja OPD sebagai bahan masukan dalam RKPD Provinsi Kalbar tahun 2019, termasuk melakukan pemilahan sumber-sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi maupun APBN yang akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional, sedangkan secara Faktual, menjadi instrument evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat RKPD memuat tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Dijelaskannya pula bahwa penyusunan RKPD Provinsi Kalbar tahun 2019 ini merupakan bagian dari tahap keempat dari RPJPD Prov Kalbar, dimana isu-isu strategis pembangunan Kalbar yang perlu diatasi antara lain, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya daerah, peningkatan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta serta minimalisasi kesenjangan, dan peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah serta degradasi lingkungan dan deforestasi. Selain itu kebijakan pembangunan untuk tahun 2019 memasuki periode transaksi yaitu dalam tahapan pemantapan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Sekda Kalbar, Terdapat 4 indikator makro pembangunan terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalbar dalam RPJMD 2013-2019 yakni, peningkatan IPM, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan prosentase jumlah penduduk miskin, penurunan prosentase tingkat pengangguran terbuka yang perlu menjadi perhatian khusus bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dimana untuk IPM Kalbar terus mengalami kemajuan sejak tahun 2016 mencapai 65,88 meningkat 0,29 poin disbanding dengan IPM pada tahun 2015 sebesar 65,59 termasuk pertumbuhan ekonomi Kalbar pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan trend yang fluktuatif sempat menurun di tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016, walaupun kembali melambat di tahun 2017, yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Dimana pertumbuhan tersebut didukung dengan membaiknya nilai ekspor sebesar 43,65 persen. Demikian pula dengan jumlah angka kemiskinan di kalbar selama periode 2013-2017 menunjukkan trend yang menurun dari 8,74 persen pada tahun 2013, menurun manjadi 7,86 persen pada periode 2017, demikian pula untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 angka TPT kalbar pada periode agustus 2017 sebesar 4,36 persenb atau naik 0,13 persen terhadap keadaan agustus 2016 sebesar 4,23 persen.

Sekda berharap pada kegiatan Pra Musrenbang RKPD dalam rangka penyusunan rencana kerja pemda prov kalbar tahun 2019 dapat menghasilkan kesepakatan usulan-usulan program dari perangkat daerah, dan dapat menumbuhkan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memdukan strategi kebijakan, program dan kegiatan prioritas.

Sementara itu panitia penyelenggara Pra Musrenbang RKPD prov kalbar tahun 2019 melaporkan kegiatan Pra Musrenbang ini berlangsung selama dua hari (3-4/4/2018) yang diikuti oleh unsur Bappeda Provinsi kalbar, Pejabat dari OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, unsur pemerintah Kabupaten/Kota serta para pejabat dari Bappeda Kabupaten/Kota dan PD terkait se-Kalbar, dan pelaksanaan Pra Musrenbang adalah sebagai salah satu rangkaian dari tahapan penyusunan RKPD dimana pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran musrenbang sebagai forum penyelenggaraan, klarifikasi dan penyepakatan prioritas pembangunan daerah, selain itu Pra Musrenbang merupakan penerapan prinsip Bottom-Up dalam perencanaan pembangunan, yaitu menghimpun usulan pembangunan dari tingkat desa sampai pada tingkat provinsi, yang nantinya dapat menghasilkan pokok-pokok prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi bahan kesepakatan pada acara Musrenbang Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada 10 april mendatang

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

7 + ten =