PONTIANAK – Dengan mengambil tema “ ”Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Bappeda Provinsi Kalbar mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (Musrenbang RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, di Hotel Kapuas, selasa (10/4/2018).

Musrenbang RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini dibuka secara resmi oleh Pj.Gubernur Kalbar Bapak Drs. Dody Rimadmadji, MM. dalam musrenbang ini di hadiri oleh Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas; Bapak Direktur Pendapatan dan Kapasitas Daerah Kementerian Keuangan; Bapak Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian; Bapak Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementeruan PUPR; Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat; Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat; Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat; serta undangan yang lainnya.

Para Peserta Musrenbang RKPD  Provinsi Kalbar Tahun 2019

Para Peserta Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan hasil pertemuan dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Satgas Koordinator Supervisi (Korsup) Pencegahan pada tanggal 1 Februari 2018 di Jakarta, guna menciptakan transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem perencanaan penganggaran berbasis IT (e-planning dan e-budgeting).

Narasumber dengan Kepala Bappeda Prov Kalbar sebagai moderator dalam Musrenbang RKPD  Provinsi Kalbar Tahun 2019

Narasumber dengan Kepala Bappeda Prov Kalbar sebagai moderator dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019

Pada tanggal 5 Maret 2018, Satgas Koordinator Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK berkunjung ke Provinsi Kalimantan Barat guna mempersiapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan persiapan penandatangan Mou komitmen pencegahan korupsi kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan penandatanganan MoU 10 (sepuluh) komitmen bersama KPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain: 1)Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting; 2)Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement serta LPSE; 3)Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi yang transparan dan profesional dan melaksanakan perbaikan tata kelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan terhindar dari praktik korupsi; 4)Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel; 5)Melaksanakan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); 6)Memperkuat sistem integrasi pemerintahan daerah melalui implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN; 7)Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemeritahan; 8)Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP); 9)Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel; dan 10)Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan merupakan bagian dari Tahap keempat dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dimana isu-isu strategis pembangunan Kalimantan Barat yang perlu diatasi antara lain 1) Pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya daerah, 2) Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta minimalisasi kesenjangan, 5) Peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah,  dan 6) Degradasi lingkungan dan deforestasi.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang Gubernur tekankan, diantaranya:

  1. Dalam rangka percepatan implementasi agenda kebijakan pembangunan dan mengawal transisi kepemimpinan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan program “TRI SUKSES” yang meliputi 1)Sukses PILKADA, dimana pada tahun 2018 ini diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kalimantan Barat yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Bupati dan Wakil Bupati Mempawah, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, serta Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, untuk itu kita sebagai aparatur pemerintah maupun warga masyarakat berkewajiban menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, 2)Sukses Penyelenggaraan Pemerintahan, melanjutkan momentum ketercapaian kinerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 Bapak Cornelis dan Bapak Christiandy Sanjaya dan mengimplementasikan program-program pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas daerah; dan 3)Sukses Pertumbuhan Ekonomi, dimana menjaga dan meningkatkan ketercapaian pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sekitar 5,20 – 5,70 persen, untuk itu diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan sinergi dan koordinasi dalam ketercapaian program “Tri Sukses” ini .
  2. 2. Tahun 2018 ini adalah tahun politik yakni pemilihan Kepala Daerah, saya mengajak seluruh masyarakat mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa untuk peduli terhadap pilkada dengan ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya, dan dapat menjaga serta menebarkan pesan perdamaian.
  3. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, saya mengharapkan kepada FORKORPIMDA Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk menjaga netralitas dan semakin meningkatkan upaya preventif guna mencegah dan menangkal gangguan keamanan sejak dini guna menciptakan situasi yang aman, tertib dan tenteram, menjamin terciptanya kepastian dan penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang.
  4. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Barat agar menjaga disiplin, bekerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan inovasi-inovasi yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta berdaya saing yang tinggi.
  5. Kemudian kepada para anggota legislatif baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, saya harap dapat mengikuti seluruh proses perencanaan yang sudah diatur di dalam undang-undang sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya tekankan kepada seluruh anggota legislatif untuk tidak mengeksekusi kegiatan pada perangkat daerah, karena hal tersebut adalah porsi kami pada eksekutif. Legislatif hanya memberikan masukan kepada perangkat daerah terhadap kegiatan serta lokasi kegiatan yang akan didanai baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.
  6. Kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 selaras dengan RPJPD, RPJMN dan RKD Nasional serta mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD Tahun 2019 mendatang dengan membangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong akan dapat dicapai.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

5 × three =