PONTIANAK : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Kamis, 27 Fabruari 2020) di Hotel Kapuas Palace Pontianak dengan peserta ± 450 orang. Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat, Rektor Perguruan Tinggi/Universitas di Pontianak, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Instansi Vertikal Kalimantan Barat, Pimpinan BUMD/BUMN, Ormas/LSM/NGO/Organisasi Kepemudaan, Pimpinan Perusahaan, serta Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Kegiatan kali ini mengusung tema “Perencanaan Kolaboratif Untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera”

 

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan beberapa hal terutama terkait  Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi,  Desa Mandiri , dan Kemiskinan yang semuanya itu merupakan penunjang utama visi misi Gubernur Kalimantan Barat . “OPD yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran dan eksekusinya, ini harap diperbaiki” , Ungkap Beliau. “Harus ada percepatan realisasi Desa Mandiri; yang menjadi Desa Mandiri harus diberi insentif sebesar nilai Dana Desa, dan dipersiapkan Warung Desa pada 87 desa mandiri. Bumdes yang baik diberikan hibah penambahan modal. Bila ini terlaksana dengan baik, saya optimis angka IPM Kalbar pada 2023 bisa melampaui rata-rata nasional“. Lanjut orang nomor satu di Kalbar tersebut.

Sementara untuk IPM terkait kesehatan beliau menegasakan “Saya harap IPM Kalbar pada tahun 2021 sudah mencapai 69%. Kadis Kesehatan, prasarana medis RS Provinsi harus segera dikirim dan harus dipersiapkan ruang praktek dokter yang baik dan prasarana juga”, Tegas Beliau.

Untuk Rancangan awal RKPD sendiri, dibahas dalam konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Hasil masukan dan saran penyempurnaan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandantangani oleh kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta Perwakilan Masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. (MR)

laman terkait :

Hasil Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2021

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

16 + 14 =