Kamis (16/11), Bertempat diruang rapat bappeda lantai 1, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris Badan Bapak Dr. Drs. sy. Kamaruzaman, M.Si menerima kunjungan dari Tim Sekretariat Kabinet RI, rombongan ini diketuai oleh Bapak Johar Arifin Selaku  Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Dalam kegiatan kunjungan ini juga dhadiri oleh Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan internal Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun agenda kunjungan dari Tim Sekretariat Kabinet RI adalah kegiatan pemantauan, pengamatan,diskusi dan pengumpulan data mengenai 2 agenda, yaitu:

  1. Sustainable Development Goals oleh pemerintah daerah di provinsi Kalbar, khususnya terkait target ke-17 yaitu kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan;
  2. efektivitas pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah : kerja sama sister city oleh pemerintah daerah di provinsi kalbar.

Dalam  Pointer Kepala Bappeda Provinsi Kalbar yang dibacakan oleh sekretaris Badan yang berisi Paparan Perkembangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penerapan ‘Sister City’ Kota Pontianak.

Perkembangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang sering kita kenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pertama kali diperkenalkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian RAD MDGs Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, tanggal 23-24 Nopember 2015. Pada saat itu disampaikan paparan dari Kementerian PPN/Bappenas RI dengan tema “Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs)”.
  • Kemudian pada 23-24 Mei 2016 telah dilaksanakan Workshop Sosialisasi Pelaksanaan SDGs Regional Barat oleh Kementerian PPN/Bappenas RI bertempat di Surabaya. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan TPB akan segera diterbitkan beserta pedoman penyusunan Rencana Aksi TPB dalam waktu dekat.
  • Setelah kegiatan di Surabaya, Bappeda Provinsi Kalbar telah beberapa kali berkoordinasi ke Sekretariat SGDs dan Kementerian PPN/Bappenas berkenaan perkembangan Perpres tentang Pelaksanaan TPB sebagai dasar pelaksanaan Sosialisasi TPB di daerah. Pada saat koordinasi yang kedua tanggal 19 Juli 2017, diperoleh informasi bahwa Perpres TPB telah ditandatangani pada 4 Juli 2017 dan akan segera di-­launching bersamaan dengan Perpres RKP 2018.

Dari hasil koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalbar mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi TPB di daerah.

  • Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalbar:
  1. Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan Pemetaan Indikator TPB di Kalimantan Barat yang hasilnya terdapat 184 Rekomendasi Indikator dengan rincian 86 indikator yang sesuai dengan indikator global dan 98 indikator dengan pendekatan/proksi. 184 rekomendasi indikator tersebut tersebar pada Perangkat Daerah atau instansi lainnya sebanyak 128 indikator sedangkan 56 lainnya tersedia di BPS.
  2. Sosialisasi TPB telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 dengan peserta yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Media dan Pelaku Usaha/Filantropi disertai Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan TPB di Kalimanatan Barat oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Filantropi.
  3. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB Provinsi Kalbar yang nantinya Tim ini akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pemantauan capaian TPB Provinsi Kalbar.
  • Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalbar:
  1. Akhir tahun 2017 s.d. Juni 2018 dijadwalkan untuk penyusunan RAD TPB.
  2. Membangun aplikasi e-monev TPB Kalbar yang terintegrasi dengan aplikasi sistem pengendalian dan perencanaan pembangunan (simdalrenbang) untuk mempermudah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD TPB.
  3. Workshop monev RAD TPB Provinsi Kalbar dan pelaksanaan monev semester 1 yang dijadwalkan pada bulan Juli/Agustus serta pelaksanaan monev semester 2/tahunan yang dijadwalkan pada bulan Januari/Pebruari.

Penerapan ‘Sister City’ Kota Pontianak

  • Di dalam RPJMN 2015-2019, ditarget pembangunan 10 kota baru publik, dimana pada buku 3 RPJMN, Kota Pontianak menjadi salah satu lokasi pembangunan kota baru untuk wilayah Kalimantan selain Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
  • Hasil Kajian Kebijakan Bappenas diarahkan pengembangan Kawasan Kota Baru Pontianak terbagi pada 3 zona, yaitu zona pusat kota lama, zona kampung beting dan zona pusat kota baru/industri (siantan)
  • Pada 5 Juni 2015, bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Menteri PPN/Kepala Bappenas (Bapak Andrinof Chaniago) menyatakan bahwa Bappenas sedang menjajaki program kota kembar/‘Sister City’ untuk Kota Pontianak dengan Pemerintah Lyon, Perancis. Adapun alasan menjajaki program sister city dengan Pemerintah Lyon karena kondisi geografis antara Lyon dan Pontianak hampir sama, yaitu kedua kota sama-sama dilalui dua sungai besar.
  • Seiring waktu, rencana penerapan ‘Sister City’ tidak ada keberlanjutan dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini belum pernah mengkoordinir/memfasilitasi kerjasama Pemerintah dengan pihak luar negeri maupun kerjasama dalam rangka ‘Sister City’.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

thirteen − 11 =