Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat gelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kota Pontianak, Kamis (7/2/2019).

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kalbar H Sutarmidji, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar Drs. Ahi, MT, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan lembaga, badan dan intansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan, tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan lainnya.

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menegaskan RKPD fokus terhadap tahapan percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan wujudkan desa mandiri pada tahun 2020 mendatang.

“Saya harap ada sinergitas antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta jajaran struktur desa yang ada di desa untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai acara konsultasi. Pada tahun 2020 mendatang, Pemprov Kalbar targetkan 159 desa mandiri. Target itu akan meningkatkan setiap tahunnya. Nantinya, desa mandiri akan digarap bersama oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dari 50 variabel Indeks Desa Membangun (IDM), 10 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Desa diminta untuk menangani variabel yang ringan-ringan saja seperti menyediakan poskamling, posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lapangan olahraga.

“Indikator yang berat biar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi saja yang tangani. Seperti jalan desa, balai desa, sarana pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Sinergitas dengan TNI dilakukan untuk pembangunan jalan akses sebagai upaya membuka keterisoliran daerah pedalaman. Sementara itu, sinergitas dengan POLRI diupayakan melalui penjagaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa.

“Jika semua indikator desa mandiri hanya mengandalkan dana desa. Itu tidak mungkin. Dana desa terbatas anggarannya,” terangnya. Midji sapaanya menimpali Kalbar menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki model konsep penanganan desa mandiri melalui pengoptimalan sinergitas semua tingkatan pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini bisa jadi model. Dua tahun ke depan, kita bisa membentuk 159 desa mandiri. Itu tentu sangat luar biasa. Anggaran APBD Kalbar sebagian besar untuk desa mandiri,” jelasnya.

Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kalbar diarahkan untuk percepatan desa mandiri. Pemprov juga telah anggarkan bhakti TNI dan Polri sekala besar. Midji menerangkan tahun 2019 ini, Pemprov mengevaluasi desa-desa yang ada. Tahun 2020, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan desa mandiri. Ia yakin program desa mandiri sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar.

“Tahun depan, target saya 20 persen kongkrit dari total belanja langsung sekitar antara Rp 400 sampai 500 Miliar langsung ke desa. Langsung ke indikator desa mandiri. Desa harus jadi ujung tombak pembangunan di Kalbar,” harapnya.

Selain fokus pada desa mandiri, Midji juga menargetkan pertumbuhan ekonomi capai 5,35 persen pada tahun 2020 mendatang.

“Saya target angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 6,43 persen dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 3,63 persen,” tuturnya. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemprov targetkan mencapai 67,87 persen.

“Untuk tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip good governance, saya target Indeks Reformasi Birokrasi bernilai B,” tandasnya.

Sumber (http://pontianak.tribunnews.com/2019/02/07/konsultasi-rancangan-awal-rkpd-kalbar-2020)

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

9 + 12 =