JAKARTA – Terdapat 673 Desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dari total 1.150 Desa yang berada di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kondisi ini mendasari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada kawasan IUPHHK, baik Hutan Alam ataupun Hutan Tanaman.

Pertemuan ini di pimpin oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak.

“Diharapkan ada kepedulian dari pemegang ijin untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pembangunan.”, ujar Direktur Usaha Hutan Produksi. “Kami juga mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap HPH dan HTI yang memang serius mengelola Kawasan, terutama aspek pendekatan kepada masyarakat dan penguasaan lahan.”

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat berada pada peringkat ke 30 dari 34 Provinsi. Salah satu strategi peningkatan IPM yakni melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) karena lebih dari 60% penduduk Kalimantan Barat berada di Desa. Dengan meningkatnya IDM maka secara tidak langsung akan mendukung peningkatan IPM karena beberapa Indikator IPM berkaitan dengan indikator IDM”, disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Prov. Kalbar.  “Untuk itu, Pemegang Konsesi diharapkan dapat membantu Daerah untuk meningkatkan IDM.”

Berdasarkan data Kementerian LHK, terdapat 27 Unit Manajemen (UM) HPH dan 47 UM HTI di Kalimantan Barat. Sebanyak 8 UM HPH dan 15 UM HTI tidak aktif. Untuk Unit Manajemen yang tidak aktif, Kementerian LHK telah melakukan pembinaan dan peringatan kepada masing-masing UM.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

fifteen + 15 =