Bidang Sosial Budaya

PONTIANAK – Bappeda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan FGD di bidang Sektor Pendidikan dan Kesehatan Selasa-Rabu, 11-12 Februari 2020, bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri oleh beberpa OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,Dinas Sosial, BPS dan OPD terkait lain serta di pimpin langsung oleh Kabid Perencanaan Sosial Budaya, RAFIAH, S.Sos.,MT.

Tujuan dari FGD ini ialah dalam rangka evaluasi target kinerja tahun 2019 serta penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021. Disamping itu Sektor Pendidikan, Kesehatan serat sosial juga menjadi Visi Misi utama Gubernur Kalimantan Barat.

Pontianak- Kamis, 13 Februari 2020, Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 memasuki tahap ke 2 (dua) atau tahap wawancara. Sebelumnya pada tahap satu tim penilai sudah mengantongi nama-nama yang berhak melaju ke tahap dua.

Penilaian Peserta (Wawancara) Oleh Tim Penilai

Pada tahap ke dua ini untuk tim penilai selain dari internal Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, juga melibatkan tim penilai Independen dari bidang praktisi antara lain :
– Bapak Jumadi, Sos., M.Si, Ph.D (Praktisi Bidang Sosial Politik);
– Ibu Dr. Yarlina Yacoub, Se, M.Si (Praktisi Bidang Ekonomi Pembangunan); dan
– Bapak Hermayani Putera (Praktisi Lingkungan Hidup)

Dari penilaian tahap 1 dan tahap 2  maka disepakati  peserta yang berhak menjadi finalis masing-masing dari Kab./Kota yaitu :
– Kota Pontianak; dan
– Kabupaten Kubu Raya
Selamat untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang akan melaju ke Tingkat Nasional.

Kota Pontianak bersama Tim Penilai

Kabupaten Kubu Raya Bersama Tim Penilai

Kabupaten Sanggau Bersama Tim Penilai

abupaten Sintang Bersama Tim Penilai

Link terkait :

Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Prov. Kalbar Tahun 2020

Pontianak , Selasa 28 Januari 2020, Sosialisasi Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat kepada OPD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bappeda Provinsi Kalbar di Pimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (Ir. Yuslinda, MM), Kabid PPEP (Drs. Liwono, M.Si) Serta Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (Mulyadi Ardiansyah, S.STP).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada OPD dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.
Materi terkait dapat di unduh pada laman berikut :

Materi Permendagri 70 Tahun 2019

Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019

Implementasi RKPD 2021

Pontianak, 21 Agustus 2019. Masalah stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Masalah stunting adalah masalah multi dimensi, untuk itu perlu merencanakan dan melaksanakan 8 aksi konvergensi yaitu analisis stuasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, pergub tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengkuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan. (more…)

Jakarta, 29-01-2019 – Bappeda Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2019 yang berlangsung di Birawa Hall, Hotel Bidakara Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan. Peserta dari kegiatan ini adalah perwakilan Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Organisasi Profesi, Organisasi Penyedia Data, Swasta, dll. (more…)

Pontianak –  Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dalam acara ini  Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Drs. AHI, MT membacakan sambutan tertulis Sekda Kalbar dan sekaligus membuka acara Pra Musrenbang RKPD tahun 2019 di hotel Kapuas, Selasa (3/4/2018). (more…)

Pontianak, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Bapak Drs. AHI, MT membuka Rapat Koordinasi Teknis Renbang Tingkat Provinsi Kalimantan Barat  yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lantai III (29/03/2018). (more…)

Pontianak (6/12/2017). Saat ini kota pontianak memiliki fungsi yang sangat komplek sebagai pusat pemerintahan pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesahatan, pusat permukinan, pusat industri, serta pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan ruang. Khususnya di sekitar wilayah kota pontianak. Oleh karena itu, fungsi tertentu kota pontianak perlu dikurangi dan dialihkan ke wilayah lainnya termasuk untuk mendukung pengembangan wilayah urban ataupun rural area. (more…)

Pontianak (30/11/2017), Dalam Agenda pembangunan (Nawacita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal yaitu : Nawa Cita 3: Membangun Indonesia Dari Pinggiran  Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan, Nawa Cita 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar International; Nawa Cita 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (more…)