External Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Kalimantan Barat

Berdasarkan undang-Undang Darurat Nomor 3/1953, pada tanggal 7 Januari 1953, tentang Pembentukan Resmi Provinsi Kalimantan sebagai Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953, kemudian mensyahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, yang memecahkan Provinsi Kalimantan menjadi tiga daerah otonom yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957, yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima Jabatan dari Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan kepada ketiga Residen/Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 Januari 1957.
Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.
Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dibentuklah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Tingkat I dengan komposisi saat itu terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Tingkat II, yaitu Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, nama Daerah Tingkat II diganti dengan nama Kabupaten dan untuk Kotapraja Pontianak menjadi Kota Pontianak. Atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Kalimantan Barat mendapat status sebagai daerah Provinsi Otonom dengan ibukota Pontianak.
Sejak ditetapkannya sebagai Daerah Provinsi Otonom, yaitu pada 1 Januari 1957, maka sampai saat ini Kalimantan Barat telah dipimpin oleh 10 (sepuluh)orang Pejabat Gubernur Kepala Daerah dan dibantu 9 (sembilan) orang Wakil Gubernur.

Scroll to Top viewporntube indobokep