External Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Keberadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8), yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas dinyatakan bahwa badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah pembantu Gubernur di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Bappeda Provinsi adalah merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta pengendalian program pembangunan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BAPPEDA mempunyai fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
  • Pengkordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
  • Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah pada lingkup sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
  • Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
  • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
  • Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset dilingkungan badan.
  • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lain dibidang pengelolaan kawasan perbatasan dan kerjasama yang diserahkan oleh gubernur.

 

Scroll to Top