• gb.1.Rapat RKPD 2016.jpg
  • gb.1a.Rapat RKPD 2016.jpg
  • gb.2.Rapat RKPD 2016.jpg
  • gb.3.Rapat RKPD 2016.jpg
  • gb.4.Rapat RKPD 2016.png
  • gb.5.Rapat.PDRB Tahun Dasar 2010.jpg
  • gb.6.Rapat.PDRB Tahun Dasar 2010.jpg
  • gb.7.Rapat PDRB Tahun Dasar 2010.jpg
23:34, 1st March 2015
March 2015
MTWTFSS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Hari iniHari ini107
KemarinKemarin147
Minggu IniMinggu Ini937
Bulan IniBulan Ini107
TotalTotal131641
54.145.186.248

Tamu Online

We have 3 guests and no members online

Sejarah

Sejarah Pembentukan BAPPEDA
Nomor 27 Tahun 1980 Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Latar Belakang.
Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, tearah, dan terpadu, maka atas dasar pertimbangan  pertimbangan di atas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dipandang perlu untuk di tinjau kembali;

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang  Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis  Garis Besar Haluan Negara;
  3. Undang  undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembangunan Kabinet Pembangunan III;
  5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III);
  6. Atas dasar tsb dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Maka atas dasar tersebut diatas maka menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kronologis berdiri dan berkembangnya BAPPEDA dicatat sebagai berikut :

  1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
  2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969, maka keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor SK 132/I-A/1 tanggal 28 Agustus 1969 tentang Pembentukan Biro Khusus.
  3. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor SK 044/I-A/1 tanggal 18 April 1970 yang disempurnakan untuk pertama kali tanggal 28 Mei 1970, maka sebutan Biro Khusus diubah menjadi Badan Pengendalian Operasionil Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
  4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor SK 018 Tahun 1973 tanggal 17 Januari 1973 membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat disingkat BAPPEMDA.
  5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Agustus 1974 Nomor 137 Tahun 1974 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, disingkat BAPPEDA, berdasar Keputusan Presiden tanggal 18 Maret 1974 No. 15 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1974 no. 142 tahun 1974 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1974 Nomor EKBANG 7/39/48.

BAPPEDA dibentuk sebagai Badan Staf yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.
Untuk melengkapi kepentingan organisasi, maka dengan Surat Keputusan  Gubernur Kepala Daerah tanggal 11 Januari 1978 Nomor : telah ditetapkan pola tata kerja/ pembagian tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.
Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 tanggal 29 Juni 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Nama-nama Pimpinan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Kepala/Ketua BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sejak berdiri hingga sekarang yaitu:

No Nama Periode
1 Drs.H. Abassuni Abubakar   (1975-1979)
2 Drs. Moehardi Atmosentono (1979-1989)
3 Ir. H. Dg. Arifin Hadi  (1989-1992)
4 Ir. H. Pedi Natasuwarna, M.Sc  (1993-1995)
5 Drs. H. Djawari                                      (1995-1996)
6 Drs. H. Nasran Effendy (1998-2001)
7 Drs. H. Eka Kawirayu (2001-2004)
8 Ir. Nyoman Sudana  (2004-2005)
9 Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag (2005-2011)
10 Robert Nusanto, S.Sos, MM (2011-2014)
11 Drs. Ahi, MT (2014 s/d sekarang)
Scroll to Top